Indonesia Fokus Hilirisasi, Bahan Tambang Mentah Dilarang Diekspor Permanen

Pemerintah tak akan cabut larangan ekspor mentah meski ada relaksasi terbatas untuk konsentrat tembaga akibat pembangunan smelter yang tertunda.

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 25 Juli 2025 - 08:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Facbook.com @Airlangga Hartarto)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Facbook.com @Airlangga Hartarto)

PEMERINTAH Indonesia memastikan bahwa larangan ekspor mineral mentah tetap diberlakukan meski menghadapi tekanan dari mitra dagang internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi tidak akan dikompromikan dalam negosiasi perdagangan apa pun, termasuk dengan Amerika Serikat.

Kebijakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan semua hasil tambang diolah di dalam negeri sebelum diekspor.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita tetap melarang ekspor mineral mentah. Yang diizinkan ekspor adalah hasil olahan seperti cathode, ingot, dan sebagainya,” kata Airlangga dalam keterangan resmi.

Pernyataan ini disampaikan setelah muncul kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin melonggarkan kebijakan ekspor menyusul kerangka kerja sama dagang dengan AS yang diumumkan awal Juli 2025.

Hilirisasi Mineral Jadi Strategi Ekonomi Jangka Panjang Indonesia

Sejak 2020, Indonesia telah menutup ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong pembangunan industri smelter domestik dan meningkatkan nilai tambah.

Langkah ini sejalan dengan ambisi Presiden untuk menjadikan Indonesia pusat industri baterai dan kendaraan listrik berbasis nikel dan kobalt.

Ekspor nikel olahan pada 2023 mencapai US$33,8 miliar, naik signifikan dibandingkan hanya US$3,3 miliar pada 2017 saat ekspor bijih masih diperbolehkan.

Kebijakan ini memperkuat neraca transaksi berjalan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memperluas basis industri manufaktur berbasis sumber daya.

Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendukung investasi smelter, termasuk kemudahan perizinan dan pembebasan pajak.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), per Juni 2025 terdapat 55 smelter yang telah beroperasi secara komersial, dengan 24 di antaranya khusus nikel.

Pengecualian Terbatas untuk Konsentrat Tembaga hingga September 2025

Meski secara umum larangan diberlakukan ketat, pemerintah memberikan pengecualian terbatas pada beberapa produk mineral, termasuk konsentrat tembaga.

Freeport Indonesia dan Amman Mineral Nusa Tenggara diberikan kelonggaran ekspor hingga 1 September 2025 karena keterlambatan penyelesaian proyek smelter.

“Pengecualian ini bersifat sementara dan tetap dalam koridor hukum,” kata Dirjen Minerba KESDM Ridwan Djamaluddin dalam konferensi pers.

Menurut Freeport-McMoRan Inc., smelter di Gresik ditargetkan rampung pada pertengahan 2025 dan akan memiliki kapasitas olah 1,7 juta ton konsentrat per tahun.

Kebijakan ini penting agar kegiatan tambang tetap beroperasi tanpa gangguan, sambil menjaga stabilitas fiskal dan arus kas dari pendapatan ekspor.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa kelonggaran ini tidak berarti mundur dari kebijakan hilirisasi yang telah menjadi prioritas nasional.

Amerika Serikat Minta Akses Ekspor, Indonesia Tetap Teguh

Dalam kerangka Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), Amerika Serikat meminta Indonesia untuk menghapus hambatan ekspor terhadap “critical minerals.”

Namun pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tidak ada komitmen untuk mencabut larangan ekspor mineral mentah dalam kesepakatan tersebut.

Airlangga menekankan bahwa Indonesia hanya akan mengekspor produk olahan, yang sesuai dengan aturan WTO dan prinsip perdagangan adil.

“Kita tidak akan ekspor bijih mentah ke AS atau negara mana pun. Yang kita ekspor adalah hasil pengolahan,” ujar Airlangga.

Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Kim, mengatakan bahwa Washington menghargai langkah hilirisasi, selama tetap menjamin transparansi dan akses pasar yang adil.

Menurut Bloomberg Economics, langkah Indonesia menolak tekanan ekspor mineral mentah menunjukkan posisi tawar kuat dalam rantai pasok global energi bersih.

Dampak Terhadap Pasar Komoditas dan Investasi Global

Larangan ekspor mineral mentah Indonesia terus memengaruhi dinamika harga komoditas, khususnya nikel, tembaga, dan bauksit di pasar global.

Sejak larangan nikel diberlakukan, harga nikel sempat melonjak hingga US$100.000 per ton pada Maret 2022 sebelum stabil di kisaran US$18.000–20.000 per ton.

Para trader global dan pelaku manufaktur baterai, termasuk dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, kini berinvestasi langsung ke sektor hilir di Indonesia.

Menurut data BKPM, realisasi investasi asing di sektor logam dasar dan pertambangan mencapai Rp173,7 triliun pada 2024, naik 12,4% year-on-year.

Konsultan McKinsey memperkirakan bahwa hilirisasi tambang dapat menambah kontribusi 1,5–2% terhadap pertumbuhan PDB Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Investor kini mencermati rencana pemerintah terkait insentif tambahan untuk industri daur ulang baterai dan downstream material berbasis logam tanah jarang.

Kebijakan Diperkuat dengan Kepastian Regulasi dan Komitmen Ekonomi

Indonesia menegaskan bahwa larangan ekspor mineral mentah merupakan bagian dari transformasi ekonomi jangka panjang berbasis industrialisasi.

Menteri Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pelarangan ekspor bijih merupakan kebijakan strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional.

“Jika kita tidak memaksa investasi ke hilir, kita akan terus menjadi eksportir bahan mentah dan negara lain yang menikmati nilai tambahnya,” ujar Bahlil.

Kebijakan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan geopolitik global atas akses sumber daya kritis untuk energi bersih.

Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia menjadi mitra penting dalam transisi energi global dan rantai pasok baterai kendaraan listrik.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoemiten.com dan Panganpost.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Infoseru.com dan Poinnews.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Jatengraya.com dan Hallobandung.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center

Berita Terkait

Investasi Asing Rp150T Genjot Hilirisasi Energi Kalimantan Timur Indonesia
AS Turunkan Tarif Impor, RI Fokus Tingkatkan Hilirisasi Tembaga Nasional
KESDM Wajibkan 7 Perusahaan Lakukan Hilirisasi, Termasuk PT Adaro Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal
Bahas Hilirisasi Mineral, Batubara, Akuakultur, Pertanian, hingga Perkebunan., Prabowo Panggil Sejumlah Menteri
Prabowo Subianto Resmikan Smelter Pemurnian Emas Milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur
Danantara akan Evaluasi Menyeluruh pada Proyek-proyek Hilirisasi yang Didanai, Termasuk Kilang Minyak
Pertamina dan Investor Lain Diharapkan Ikut Serta, Danantara Biayai Proyek Kilang Minyak Kapasitas 500.000 Barel
Rosan Perkasa Roeslani Beri Penjelasan Terkait dengan Rencana Proyek yang akan Dibiayai Danantara

Berita Terkait

Jumat, 25 Juli 2025 - 08:11 WIB

Indonesia Fokus Hilirisasi, Bahan Tambang Mentah Dilarang Diekspor Permanen

Senin, 21 Juli 2025 - 13:25 WIB

Investasi Asing Rp150T Genjot Hilirisasi Energi Kalimantan Timur Indonesia

Rabu, 16 Juli 2025 - 13:29 WIB

AS Turunkan Tarif Impor, RI Fokus Tingkatkan Hilirisasi Tembaga Nasional

Rabu, 7 Mei 2025 - 08:07 WIB

KESDM Wajibkan 7 Perusahaan Lakukan Hilirisasi, Termasuk PT Adaro Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal

Senin, 17 Maret 2025 - 08:30 WIB

Bahas Hilirisasi Mineral, Batubara, Akuakultur, Pertanian, hingga Perkebunan., Prabowo Panggil Sejumlah Menteri

Berita Terbaru